Empat tahun lalu, merupakan tonggak bersejarah pergerakan mahasiswa UNAIR. Ketika pemilihan umum raya (PEMIRA) mahasiswa UNAIR pertama kalinya diselengarakan. Pemira ini diawali dengan terbentuknya Konstitusi 2000 yang menjadi dasar bagi hampir setiap bentuk gerakan mahasiswa intra kampus.

Konstitusi hasil musyawarah itu, dihasilkan melalui kesepakatan perwakilan mahasiswa dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) se-Unair dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM F) serta Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas (BLM F) se-Unair.

Tanggal 23-25 April 2004 melalui Musyawarah Mahasiswa (Musma) Unair di Asrama Haji Surabaya yang dihadiri oleh perwakilan UKM, BEM dan BLM Fakultas serta Komite Pembentukan Komisi Pemilihan Umun Mahasiswa (KPKPUM), disepakatilah Peraturan Pemira Unair. Setelah Musma Unair, KPUM mulai bertugas untuk melaksanakan Pemira Unair sesuai Peraturan Pemira Unair. KPUM ini terdiri dari 7 orang anggota. Mereka dipilih melalui open recruitmen oleh KPKPUM. Tentu saja mereka kemudian diangkat setelah fit and proper test oleh tim dosen yang ditunjuk oleh rektorat.

Hari Kamis, 21 Oktober 2004 pertama kalinya berhasil diselenggarakan Pemira Unair. Diikuti tujuh partai mahasiswa dan tiga pasang calon presiden dan wakil presiden, dengan jumlah pemilih mencapai 5.428 dari 19.253 total mahasiswa Unair yang mempunyai hak pilih (28,19%).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa yang disepakati adalah sistem partai? Sederhananya saja, kita sedang belajar politik. Kampus adalah miniatur negara, setiap kehidupannya merupakan cerminan keragaman budaya di dalamnya. Lalu, politik seperti apa yang kita pelajari?

Beberapa waktu lalu, MetroTV mengangkat “Politik sebagai mata pencaharian” dalam tema diskursusnya. Bahasan yang cukup menarik, ketika banyak orang mengetahui hal tersebut secara luas dan superfisial. Yang kemudian dipahami sebagai ketimpangan yang wajar.

Secara etnografikal, tidak sedikit calon legislatif yang antri “duduk” di perwakilan rakyat. Kenapa antri? Dugaan mencari penghasilan sebagai wakil rakyat sudah telah menjadi rahasia umum. Sebagian makna politik bergeser, menjadi sebuah pembenaran: keseriusan bekerja berbanding lurus dengan gaji yang diberikan. Akhirnya, tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan partai menjadi kendaraan politik, seakan setiap pemeran di panggung politik berebut menu yang sangat lezat.

Apakah politik seperti ini yang kita pelajari?

Lebih mengena jika perwakilan yang duduk di legislatif adalah sebenar-benar perwakilan daerah masing-masing. Bukan perwakilan golongan. Kita tidak menutup mata dengan beragamnya perbedaan-perbedaan di negara kita. Tapi pengalaman empiris lebih menunjukan ketimpangan di masyarakat ketika salah satu golongan berkuasa. Sehingga kemudian harus ditinjau lebih dalam tentang efektivitas sistem partai ini.

Setiap perbedaan itu kemudian menjadi sebuah kewajaran yang harus dipahami. Karena itulah keberagaman khazanah budaya kita. Diterima apa adanya sehingga setiap konsensus pergerakan menjadi lebih sinergis. Tidak lalu melumat perbedaan-perbedaan itu dengan kepentingan golongan tertentu.

Wallahu alam bishawab.

Advertisements