1.Mengapa tidak menggunakan sistem partai? Karena kampus kita tidak memperbolehkan partai berdiri hingga waktu yang tidak ditentukan. Partai harus bubar setelah PEMIRA berakhir. Kenyataannya, banyak di antara anggota legislatif (anggota BLM) yang tidak aktif berasal dari unsur partai. Pertanggungjawaban partai tidak akan bisa diminta karena partai bubar. Akibatnya, keaktivan seorang anggota legislatif hanya bisa dipertanggungjawabkan secara moral, tidak secara hukum. Seorang anggota legislatif yang tidak aktif hanya bisa diingatkan, tidak bisa ditindak secara hukum, misalnya meminta partai yang bersangkutan melakukan recalling untuk mengganti anggota legislatif unsur partai yang bermasalah.

2.Mengapa tidak kita usulkan saja aturan yang membuat partai boleh exist sampai kapan pun, seperti di UGM? Ini lingkungan akademik. Lingkungan pendidikan, bukan politik. Kalaupun kita jadikan politik sebagai ajang pendidikan, politik seperti apa yang kita pelajari? Prof. Narko, ex-warek III pernah berkata, “Ini lingkungan akademik, biarlah terjaga kemurniannya.” Kita berharap pendidikan di sini untuk semua, merata dan lestari kemajuannya, tidak terganggu oleh kepentingan beberapa pihak saja. Artinya, mahasiswa yang menjadi salah satu penentu keberhasilan akademik tidak terkotak-kotak karena golongan dalam partai-partai. Empiris mengatakan, pemira menjadikan mahasiswa terkotak-kotak dalam golongan-golongan. Ini hal yang lebih melelahkan daripada PBL. Karena yang diperebutkan kurang nyata dibandingkan kegiatan akademik-non akademik lainnya. Banyak jajak pendapat yang kami lakukan menyebutkan, hiruk-pikuk PEMIRA tidak terbayar karena kontribusi BEM-BLM tak tampak dalam dinamika kampus.


3.Bukankah kampus lebih indah dengan adanya pelangi perbedaan? Tentupelangi sangat indah. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan fitrah yang memang digariskan Yang Maha Esa. Tapi tidak untuk ditonjolkan. Warna pelangi menjadi berkurang keindahan-nya bila salah satu warna menonjol dan menutup warna yang lain. Melalui partai, warna-warna tersebut menjadi tegas batasnya, lalu terpisah satu sama lain. Masing-masing mengatakan dirinyalah yang lebih pantas mewarnai (baca: mengurusi) kampus. Yang kemudian terjadi adalah ketimpangan, karena satu warna berusaha menutup warna yang lain. Bukankah pelangi lebih indah jika satu persatu spektrum warnanya mendegradasi kepentingan masing-masing, dan melebur dalam perpaduan yang padu, demi kampus kita?

4.Bukankah kampus adalah miniatur negara? Tepat sekali. Kampus adalah miniatur negara, di mana kita belajar kehidupan berbangsa bernegara yang konkrit dan realistis. Termasuk sistem partai dalam pemilunya. Apakah dengan demikian kita melestarikan perilaku politik seperti politik yang kebanyakan terjadi? Yang kita inginkan adalah negara yang bermoral dan beradab. Tidak oportunis dan pragmatis. Tapi memberi dedikasi yang manis untuk kampus. Maka, ajang pembelajaran politik ini kita gunakan untuk mengenal, mencari dan mengembangkan cara pemilu raya yang efektif, terjamin kebersihannya, namun tetap aspiratif.

5.Jika partai ditiadakan, bagaimana dengan saluran aspirasi mahasiswa melalui PEMIRA? Tetap ada kok. Bahkan bukan hanya pada momen PEMIRA. Karena dengan struktur keluarga mahasiswa yang sekarang, setiap mahasiswa bisa menyalurkan aspirasinya melalui ormawa yang ada di bawah BEM. Mereka adalah BK, HIMAPRODI, dan KOMTING. Merekalah saluran aspirasi para mahasiswa. Bahkan partai lebih terkesan pragmatis karena hanya ramai saat pemira saja. Sesudahnya tidak berbekas kecuali tinggal kepentingannya yang bermain melalui wakil-wakilnya.

6.Bagaimana dengan syarat dukungan seorang ketua BEM? Pada dasarnya tidak banyak berubah, hanya seorang calon ketua BEM memang harus didukung sekurang-kurangnya 60 KTM yang pesebaran minimal di tiap prodi berjumlah 7 (tujuh) KTM. Enampuluh KTM tersebut tidak harus dinyatakan dalam bentuk partai.

7.Lalu, bagaimana dengan tim sukses ketua umum yang sebelumnya berasal dari partai?Seorang calon ketua BEM yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai peserta PEMIRA, boleh membentuk tim sukses yang terdiri dari minimal 6 (enam) orang dan maksimal 18 (delapan belas) orang yang tersebar di seluruh prodi*. Tim sukses haruslah mereka yang terdaftar sebagai pendukung calon ketua BEM tersebut, dengan dibuktikan melalui KTM yang disetor sebelumnya.

8.Bagaimana dengan anggota legislatif unsur partai? Tentu saja dengan tidak adanya partai maka anggota legislatif unsur partai juga tidak ada. Dua puluh tiga anggota BLM bisa diambil dari mahasiswa umum yang disalurkan melalui KOMTING atau HIMAPRODI. Keterwakilan mereka lebih konkrit dan terarah, karena mereka menyuarakan kebutuhan mahasiswa dari prodinya masing-masing. Soal porsi tiap prodi, bisa kita sesuaikan proporsi mahasiswanya, atau bagaimanalah baiknya agar semua bisa terlayani dan tidak ada yang terlupakan.

***

* soal tim sukses, tergantung pada apa yang telah ditetapkan undang-undang.

Advertisements